Posts tagged "tunda"

Partai oposisi Burma tunda hadiri sidang parlemen

Suu Kyi menyatakan konstitusi negara yang memberikan peran penting kepada militer tidak demokratis.

Partai oposisi Burma pimpinan Aung San Suu Kyi menyatakan para anggota parlemennya tidak akan menghadiri sidang parlemen hari Senin besok (23/4) terkait sengketa sumpah jabatan.

Aung San Suu Kyi dan 42 koleganya semula dijadwalkan mengikuti sidang perdana di parlemen setelah menang dalam pemilihan sela awal bulan ini.

Namun selisih mengenai kata-kata dalam sumpah jabatan menyebabkan mereka menunda kehadiran perdana mereka di parlemen.

Partai pimpinan Suu Kyi, NLD, menginginkan para anggota parlemen dari partainya untuk mengucapkan kata “menghormati” dan bukan “menjaga” undang-undang Burma yang dikatakan tidak demokratis.

“Kami memutuskan tidak akan menghadiri sidang parlemen besok. Ketika kami mengucapkan sumpah, kami hanya akan mengatakan bahwa kami ‘menghormati’ konstitusi,” kata juru bicara NLD, Ohn Kyaing.

Menurut Ohn Kyaing, anggota parlemen dari NLD baru akan menghadiri sidang parlemen apabila kata dalam sumpah jabatan itu diganti.

NLD menegaskan partai tidak memboikot sidang tetapi hanya menunda kehadiran perdana para anggota parlemennya dalam sidang sampai masalah itu berakhir.

Undang-undang dasar Burma disusun oleh pemerintahan militer sebelumnya dan tetap memberikan peran penting bagi militer di dunia politik.

Pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi mengatakan konstitusi tidak demokratis dan harus diubah.

Wartawan BBC untuk kawasan Asia Tenggara Rachel Harvey melaporkan Aung San Suu Kyi juga menuntut sumpah jabatan diubah.

Namun langkah itu mungkin harus melalui pemilihan di parlemen dan memerlukan waktu lama.

“Mungkin saja presiden yang berjiwa reformis bisa turun tangan, tetapi pada saat ini dia sedang mengadakan lawatan resmi ke Jepang,” kata Harvey.

Burma telah menempuh sejumlah reformasi politik dan ekonomi selama satu tahun terakhir sejak pemerintahan pimpinan sipil mengakhiri pemerintahan militer yang berkuasa selama hampir 50 tahun.

Liga Arab tunda misi pemantauan di Suriah

Korban tewas terus berjatuhan meski Liga Arab telah mengirim tim pemantau ke Suriah.

Liga Arab mengatakan mereka menunda misi pemantauan yang kontroversial di Suriah karena kasus kekerasan yang terus meningkat, meskipun sejumlah pemantau tetap berada di negara itu.

Misi yang dibentuk pada Desember lalu ini bertujuan untuk memantau apakah Damaskus memenuhi usulan yang telah diajukan oleh Liga Arab untuk mengakhiri pertumpahan darah di negara itu.

Sejumlah negara anggota Liga Arab sebelumnya telah menarik diri dari misi tersebut akibat tindakan kekerasan yang terus dilakukan oleh keamanan Suriah.

Damaskus sendiri menuding Liga Arab terus berupaya meningkatkan tekanan untuk melibatkan campur tangan asing di negara itu.

“Mengingat memburuknya krisis di Suriah dan terus berlanjutnya penggunaan kekerasan. ..maka telah diputuskan untuk segera menghentikan kegiatan misi Liga Arab di Suriah,” kata Sekjen Liga Arab, Nabil el-Arabi.

Dia menambahkan persoalan itu sekarang tengah dibicarakan dengan dewan Liga Arab.

Sementara itu pemerintah Suriah menyesalkan penghentian misi tersebut.

“Pemerintah Suriah terkejut dan menyesal dengan keputusan yang diambil el-Arabi untuk menunda misi pemantauan setelah pada minggu lalu memutuskan untuk memperpanjang misi tersebut selama satu bulan,” bunyi pernyataan yang dilansir oleh kantor berita Suriah, Sana pada situs resminya.

“Ini akan memberikan dampak negatif dan menempatkan tekanan pada Dewan Keamanan PBB untuk membahas hal itu dan tujuan akhirnya adalah meminta keterlibatan asing dan mendorong keterlibatan kelompok bersenjata lain yang justru akan meningkatkan kekerasan,” kata seorang pejabat Suriah kepada stasiun televisi milik pemerintah, Syria TV.

Sebelumnya misi pemantauan Liga Arab ini juga telah mendapat kritikan dari kelompok oposisi, mereka mengatakan misi ini sebagai misi yang tidak mempunyai gigi.

Analis Timur Tengah BBC, Sebastian Usher mengatakan penghentian misi ini bukanlah sebuah kejutan setelah sejumlah aktivisi HAM menuding Presiden Suriah Bashar al-Assad menggunakan misi ini untuk mengulur waktu.

Misi ini juga tidak berhasil menekan angka korban kekerasan di negara itu karena setidaknya 200 orang yang tewas sejak misi itu diperpanjang selama sebulan pada Selasa lalu.

India tunda buka pasar supermarket asing

Sekitar 20 juta pedagang dan penjaga toko turut menentang kehadiran supermarket asing di India.

Pemerintah India menunda rencana untuk membuka pasar India bagi jaringan supermarket asing setelah ditentang keras oleh sejumlah kalangan, kata menteri keuangan India.

Menteri Keuangan India Pranab Mukherjee mengatakan keputusan menunda rencana pembukaan pasar India bagi jaringan suparmarket asing, diambil untuk memungkinkan persetujuan umum dalam masalah yang peka ini.

“Keputusan untuk mengizinkan investasi asing langsung 51% di sektor eceran akan ditunda sampai dicapai kata mufakat melalui konsultasi,” kata Pranab Mukherjee kepada parlemen hari Rabu (7/12).

Selama 10 hari terakhir, partai-partai oposisi memaksa sidang-sidang parlemen ditunda terkait masalah ini, lapor wartawan BBC di Delhi Sanjoy Majumder.

Rencana pembukaan pasar India bagi supermarket asing juga ditentang keras oleh sekitar 20 juta penjaga toko kecil dan kalangan bisnis yang selama ini mendominasi sektor eceran di India dan mereka khawatir masa depan mereka terancam.

Namun penundaan rencana ini merupakan pukulan berat bagi pemerintah pimpinan Perdana Menteri Manmohan Singh karena pembukaan pasar India bagi jaringan supermarket asing seperti Wal-Mart, Carrefour, dan Tesco dianggap sebagai contoh bentuk reformasi ekonomi.

Para penentang berpendapat kehadiran suparmarket asing akan mematikan pasar tradisional.

Rencana pembukaan pasar eceran bagi jaringan supermarket asing tersebut baru saja diumumkan dua minggu lalu.

Banyak kalangan berpendapat langkah itu akan membantu perekonomian negara dengan pertumbuhan tercepat kedua di dunia yang memungkinkan kalangan petani mendapatkan pendapatan lebih besar dari hasil pertanian dan membuat konsumen mendapatkan harga lebih murah.

Federasi Kamar Dagang dan Industri India (FCCI) menyebut penundaan rencana ini sebagai langkah yang “sangat mengecewakan”.

“Sangat penting untuk menerapkan reformasi seperti ini bagi perekonomi secara keseluruhan,” demikian pernyataan FICCI.

Para pengamat mengatakan keputusan pemerintah akan semakin memperkuat dugaan perpecahan di tingkat pemerintah di tengah-tengah memburuknya data ekonomi.

“Ini merupakan kemunduran besar dan tidak akan bisa diterima dengan baik oleh investor asing,” kata P. Phani Sekhar, seorang pelaku pasar di perusahaan Angel Broking, Mumbai seperti dikutip kantor berita AFP.

Sektor retail India diperkirakan sebesar US$ 470 miliar.

AS tunda kucuran dana untuk UNESCO

Delegasi negara anggota bertepuk tangan saat Palestina dipastikan menjadi anggota tetap UNESCO.

Pemerintah Amerika Serikat menunda pengucuran dana sebesar US$ 60 juta atau Rp531 miliar untuk Badan PBB urusan Pendidikan UNESCO.

Keputusan ini diambil setelah UNESCO menerima Palestina sebagai anggota penuhny.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Victoria Nuland membenarkan keputusan Washington itu.

“Seharusnya kami membayar sekitar US$ 60 juta kepada UNESCO pada bulan November ini. Namun, pembayaran itu tidak akan dilakukan,” kata Nuland kepada wartawan di Washington DC.

Nuland menambahkan langkah UNESCO yang memberikan keanggotaan penuh untuk Palestina itu sangat mengecewakan dan prematur.

Meski demikian, Nuland menegaskan, Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan aktif dalam semua program UNESCO.

Nuland juga menunjukkan keprihatinannya dengan semakin berkurangnya pengaruh AS serta kemungkinan skenario serupa terjadi di lembaga PBB lainnya.

Posisi sulit

Wartawan BBC di Washington DC, Paul Adams melaporkan Amerika Serikat kini berada dalam posisi sulit.

Di satu sisi AS melihat UNESCO sebagai salah satu badan PBB paling berharga namun di sisi lain pemerintah terikat sebuah undang-undang yang diterbitkan pada 1990-an oleh kongres yang saat itu sangat mendukung Israel.

Undang-undang itu melarang pemerintah AS mengucurkan dana untuk lembaga PBB manapun yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh sebelum perdamaian Palestina-Israel tercapai.

Sementara itu, Israel menilai penerimaan Palestina sebagai anggota penuh UNESCO merupakan manuver yang tak membawa perubahan apapun selain menghapus kemungkinan tercapainya kesepakatan damai.

“Manuver Palestina di UNESCO dan di badan PBB lainnya, merupakan wujud penolakan terhadap upaya komunitas internasional mempercepat proses perdamaian,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Israel.

Pemerintah Israel, dalam pernyataan resminya mengatakan sedang memikirkan langkah lanjutan terkait kerja sama negara itu dengan UNESCO.

Langkah simbolis

Sejumlah media massa menilai langkah UNESCO menerima keanggotaan penuh Palestina sebagai sebuah langkah simbolis namun tidak mempercepat pembentukan negarab Palestina.

Sementara itu, pemungutan suara untuk menentukan status keanggotaan Palestina di PBB akan dilakukan pada bulan November ini.

Dan, Amerika Serikat mengancam akan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan niat Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Sedangkan di dalam struktus UNESCO tak satupun negara memiliki hak veto. Setiap anggota UNESCO memiliki satu suara yang sama tak terkait besarnya negara atau besarnya kontribusi keuangannya.

UNESCO, seperti badan PBB lain, merupakan bagian dari organisasi dunia itu namun memiliki sistem dan prosedur keanggotaan sendiri.

Selain itu UNESCO memiliki hak untuk memutuskan untuk menerima keanggotaan sebuah negara di dunia.

Dan, sebuah negara yang sudah menjadi anggota tetap PBB tidak diharusnya menjadi anggota organisasi PBB lainnya.

Seorang pejabat UNESCO kepada BBC mengatakan jika ada negara anggota yang belum membayar iuran sebelum konferensi tahunan UNESCO maka negara itu akan kehilangan hak suara.

Namun, negara itu tetap akan menjadi anggota UNESCO sebelum menyatakan diri keluar dari keanggotaan.

Amerika Serikat pernah memboikot UNESCO selama hampir dua dekade dari tahun 1984 karena menganggap tujuan UNESCO tak sejalan dengan kebijakan politik luar negeri AS.

Suriah meminta Ketua Liga Arab tunda kunjungan

Ketua Liga Arab berencana berkunjung ke Suriah untuk menekan Damaskus agar menghentikan kekerasan.

Suriah menyampaikan permohonan pada menit-menit terakhir agar Ketua Liga Arab menunda rencana kunjungan yang ditujukan untuk menekan Damaskus agar menghentikan kekerasan dalam menghentikan unjuk rasa.

Nabil al-Arabi diminta untuk menunda kunjungan hari ini, Rabu 7 September, karena situasi yang di luar kendali, seperti dilaporkan kantor berita resmi, Sanaa.

“Dia telah mendapat informasi tentang situasinya dan tanggal yang baru akan ditentukan untuk kunjungannya,” tulis Sanaa.

Namun tidak ada rincian tentang situasi yang dimaksud maupun tanggal kunjungan.

Rencananya Arabi akan memaparkan usulan Arab dalam menghentikan pemberangusan unjuk rasa dan langkah-langkah reformasi. Usulan itu sudah mendapat persetujuan dari 22 anggota Liga Arab bulan lalu.

Dokumen itu antara lain saran agar Suriah menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu tiga tahun mendatang.

Selain itu juga ada desakan agar Presiden Bashar al-Assad memenuhi komitmen atas reformasi yang sudah dia janjikan dalam pidatonya.

Bagaimanapun banyak warga Suriah bereaksi marah atas usulan Liga Arab dengan mengatakan ‘tidak bisa diterima dan menggunakan bahasa yang bias.’

Sementara itu, aparat keamanan rahasia Suriah dilaporkan menewaskan dua lagi warga Suriah di Homs.

Para pegiat Suriah mengatakan korban jiwa termasuk seorang remaja pria berusia 15 tahun yang tewas saat terjadi tembak-menembak, Selasa (06/09).

Lima jenazah juga ditemukan di kawasan itu.

Pemerintahan pimpinan Presiden Assad berulang kali menyatakan mereka menghadapi kelompok penjahat bersenjata.

Walau menghadapi aksi kekerasan dari aparat keamanan Suriah, para pengunjuk rasa tetap turun ke jalan menentang pemerintah.

Para pegiat menyebutkan sedikitnya 1.600 warga sipil tewas dan puluhan ribu orang ditangkap sejak aksi unjuk rasa marak Maret 2011.

Pemerintah Damaskus melarang wartawan asing untuk masuk Suriah sehingga sulit dilakukan verifikasi atas laporan-laporan dari saksi mata maupun pegiat.