Posts tagged "arab"

Sebanyak 22 TKI di Arab Saudi dibebaskan dari hukuman mati

Unjuk rasa mengecam Arab Saudi yang dianggap tidak memberi perlindungan kepada TKI.

Sebanyak 22 Tenaga Kerja Indonesia, TKI, di Arab Saudi yang dijatuhi hukuman mati mendapat pengampunan dari raja Arab Saudi selama setahun belakangan.

“Beberapa upaya pemerintah Indonesia untuk membebaskan mereka dan ada yang tanpa permintaan Indonesia karena kebaikan raja Saudi dan tidak hanya kepada warga negara Indonesia saja tapi juga warga negara lainnya,” kata Koordinator Pelayanan Warga KBRI di Riyadh, Hendrar Pramudyo.

Menurut Hendrar, saat ini masih terdapat 25 TKI lainnya yang terancam hukuman mati dan enam di antaranya terdapat di Riyadh.

“Yang dalam proses itu empat terancam hukuman mati dan yang dua itu sudah vonis, sementara di Jeddah sekitar 19,” tambah Hendrar.

Dari dua yang berada di Riyadh itu, salah seorang di antaranya sedang menjalani proses pengampunan pada tahap melakukan perundingan dengan keluarga korban sedangkan yang satu lagi baru dalam keputusan hakim tingkat pertama.

Bulan Juni lalu, pemancungan atas Ruyati binti Sapubi di Jeddah sempat memancing kemarahan warga Indonesia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat memanggil Duta Besar RI di Arab Saudi untuk meminta penjelasan.

Indonesia juga mengumumkan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi namun belakangan pemerintah Arab Saudi justru menanggapi keputusan itu dengan kebijakan tidak memberikan izin kerja untuk tenaga kerja informal dari Indonesia dan Filipina, yang menuntut peningkatan kondisi kerja.

Bagaimanapun Hendrar Pramudyo mengatakan sejumlah langkah sudah ditempuh oleh pemerintah Arab Saudi, antara lain dengan kehadiran menteri tenaga kerja dalam Konferensi ILO di Jenewa, Juni 2011.

Hendrar menambahkan bahwa saat ini juga sudah ada rencana Arab Saudi untuk membentuk mega company dalam perekrutan tenaga kerja asing.

“Yang sekarang ini sponsor untuk mendatangkan tenaga kerja asing itu perorangan. Itu nanti tidak lagi tapi dengan mega company. Dan ini sebuah kemajuan besar kalau terlaksana. Ada kemajuan yang belum signifikan tapi kita bisa mengapresiasi,” tutur Hendrar Pramudyo.

Kelompok pegiat hak asasi manusia memprihatinkan nasib jutaan pekerja dari kawasan Asia di Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya yang sering mendapat perlakuan buruk karena tidak adanya undang-undang perlindungan tenaga kerja yang memadai.

Tekanan atas kerja sama dengan Arab Saudi membuat Menhan Swedia mundur

Sten Tolgfors mengundurkan diri terkait kerja sama pertahanan dengan Arab Saudi.

Menteri Pertahanan Swedia, Sten Tolgfors, mundur setelah menghadapi kecaman sehubungan dengan rencana untuk membangun pabrik senjata di Arab Saudi.

Perdana Menteri Fredrik Reinfeldt mengatakan permohongan pengunduran diri Tolgfors sudah diterima dan dikabulkan.

“Pemeriksaan dan pertanyaan di seputar masalah itu akan terus berlangsung dan tentu saja merupakan hal yang baik,” kata Perdana Menteri Reinfeldt dalam konferensi pers di Stockholm, Kamis 29 Maret.

Tolgfors memang sudah menyatakan kepada perdana menteri bahwa dia akan mengundurkan diri namun tekanan media tampaknya membuat dia tidak punya pilihan selain untuk mundur secepat mungkin.

Bagaimanapun Tolgfors akan tetap menjabat sebagai anggota parlemen dan Menteri Prasarana, Catharina Elmsaeter-Svaerd, akan merangkap sebagai Menteri Pertahanan untuk sementara waktu.

Radio Swedia awal Maret melaporkan rencana rahasia bahwa Badan Penelitian Pertahanan Swedia akan membantu Riyadh dalam membangun persenjataan, termasuk rudal dan torpedo.

Tidak dilarang

Swedia tidak melarang ekspor senjata ke Arab Saudi, namun kerahasiaan dari rencana itu yang memancing kontroversi.

Sebelumnya Perdana Menteri Reinfeldt mengukuhkan bahwa sebuah kesepakatan awal dengan Arab Saudi sudah dicapai pada tahun 2005.

Sten Tolgfors awalnya menegaskan bahwa rencana bantuan untuk produksi senjata -yang dikenal dengan sebutan Proyek Simoom- sejalan dengan kerja sama yang dicapai antara kedua negara.

Namun tekanan atas Tolgfors semakin meningkat dan media maupun kubu oposisi sayap kiri menuduh pemerintah menutup-nutupi rencana yang sensitif tersebut.

Pabrik senjata itu sendiri belum dibangun namun Radio Swedia melaporkan Proyek Simoom menjadi di bawah naungan pemerintah pada tahun 2007 namun dua tahun kemudian diserahkan kepada pihak swasta karena kekhawatiran bahwa Badan Penelitian Pertahanan ‘secara hukum’ dilarang untuk terlibat dalam proyek tersebut.

Perusahaan swasta, SSTI, kemudian mendapat izin ekspor untuk membeli peralatan guna membangun rudal, torpedo, bom, dan persenjataan lain.

Seruan penyelidikan

Kubu oposisi Partai Hijau meminta agar dilakukan penyelidikan atas kerja sama itu dan menegaskan Swedia seharusnya tidak mendukung kediktatoran di Arab Saudi.

Sementara itu seorang anggota parlemen dari partai oposisi terbesar, Sosial Demokrat, mendesak Tolgfors tetap dimintai keterangan sehubungan dengan kasus ini.

“Saya mengharapkan Sten Tolgfors, walaupun sudah mengundurkan diri, akan ambil bagian dalam penyelidikan yang dilakukan komisi konstitusi parlemen untuk membantu mengungkapkan hal yang terjadi,” tutur juru bicara Partai Sosial Demokrat, Urban Ahlin seperti dikutip kantor berota AFP.

Dalam keterangan pers pekan pertama Maret, Tolgfors mengaku bahwa dia memang mengetahui tentang rencana tersebut dan juga tentang perusahaan swasta yang terlibat namun menegaskan tidak ada hukum Swedia yang dilanggar.

Tahun 2011, Swedia mengekspor material persenjataan senilai US$ 2,05 miliar dollar dan Arab Saudi merupakan pembeli terbesar kedua.

Pertemuan Liga Arab di Irak untuk membahas Suriah

Keamanan di Baghdad diperketat menjelang maupun saat penyelenggaraan pertemuan puncak.

Para pemimpin Liga Arab yang bertemu di Baghdad, Irak, akan membahas rencana perdamaian Suriah yang didukung oleh PBB.

Rencana yang mereka ajukan antara lain mencakup kehadiran pengawas PBB untuk mengakhiri pertarungan antara tentang pemerintah Damaskus dengan kelompok perlawanan maupun penarikan mundur tentara dari kawasan-kawasan yang dikuasai kelompok perlawanan.

Suriah sudah mengatakan akan mendukung prakarsa Liga Arab tersebut namun setidaknya hingga Selasa (27/03) kekerasan masih berlanjut.

Hanya delapan dari 22 pemimpin Liga Arab yang hadir dalam pertemuan puncak ini.

Wartawan BBC di Baghdad, Wyre Davis, melaporkan pertemuan puncak tidak diperkirakan akan membawa terobosan untuk mengatasi kekerasan di Suriah namun menjadi isyarat dari kemajuan yang dicapai aparat keamanan Irak karena berlangsung di Baghdad.

Keamanan ketat terlihat di pusat kota dan tempat pertemuan tidak diungkapkan kepada para wartawan.

Penguasa Kuwait, Sheikh Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, ikut hadir dalam pertemuan ini, yang merupakan kunjungan pertama pemimpin Kuwait ke Irak sejak Saddam Hussein melakukan invasi atas Kuwait pada tahun 1990.

Sekjen PBB, Ban Ki-moon, sebelumnya mendesak Suriah agar memberikan komitmen langsung. “Tidak ada waktu lagi yang bisa dibuang,” tegasnya.

Ban rencananya akan bertemu dengan para pemimpin utama Liga Arab untuk membahas upaya menerapkan prakarsa damai Liga Arab pada tingkat praktis.

Bagaimanapun pemerintah Washington mengecam pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang dianggap belum memberikan janji untuk komitmen atas rencana Liga Arab tersebut.

Pernyataan dari Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat meminta agar Liga Arab tetap memberikan tekanan kepada pemerintah Suriah.

“Merupakan kewajiban kita semua untuk tetap menjaga tekanan atas Assad agar memenuhi komitmen yang dia buat dan itulah maksud kita dalam beberapa hari mendatang ini.”

Sementara itu kelompok oposisi Suriah mengungkapkan keraguan atas rencana utusan khusus PBB untuk Suriah, Kofi Annan, dengan mengatakan Presiden al-Assad hanya mengulur-ngulur waktu sambil terus memberantas para pengunjuk rasa.

PBB memperkirakan sekitar 9.000 tewas sejak unjuk rasa menentang pemerintah setahun lalu.

Liga Arab meminta ada penyelidikan netral terhadap Suriah

Korban luka akibat kekerasan di Suriah kebanyakan adalah anak-anak dan perempuan.

Liga Arab meminta sebuah ”penyelidikan internasional yang netral” atas kejahatan yang dilakukan pemerintah Suriah saat meredam demo.

Ketua Liga Arab Nabil al-Arabi mengatakan ”eliminasi mengerikan” terhadap seluruh keluarga bisa digambarkan sebagai kejahatan atas kemanusiaan.

PBB memperkirakan sekitar 8.000 orang meninggal dalam kekerasan selama setahun.

Pegiat HAM menyatakan rezim Bashar al-Assad sekarang memasang ranjau darat di sepanjang perbatasan.

Mereka mendesak Suriah untuk segera mencabut ranjau, dengan menyatakannya sebagai ”senjata militer yang tak efektif” yang hanya akan membunuh dan melukai warga sipil selama bertahun-tahun mendatang.

Wartawan BBC Jonathan Head di Hatay, Turki dekat perbatasan Suriah melaporkan bahwa dia melihat sejumlah pengungsi tiba dengan kondisi kehilangan anggota badan akibat terkena ranjau.

Di kamp pengungsian Hatay, yang didirikan oleh Sabit Merah Turki, menerima 200 pengungsi setiap hari, dengan membawa cerita yang memilukan atas pelarian mereka.

Militer Suriah dilaporkan telah mengepung kota Idlib, tidak jauh dari perbatasan, selama tiga hari.

Dalam perkembangan lain:

• Komite kordinasi lokal, sebuah payung kelompok aktivis oposisi mengatakan 46 tewas Selasa kemarin, kebanyakan berasal dari Homs dan Idlib.
• Diplomat mengatakan pemerintah Suriah telah merespon usulan yang diajukan utusan khusus PBB Kofi Annan, tetapi tidak menjelaskan secara detil jawaban Suriah.
• Presiden Bashar al-Assad menentukan tanggal 7 Mei sebagai hari pemilihan umum parlemen, sebuah kebijakan yang dianggap AS sebagai ”menggelikan”.

Pasukan rezim Assad meningkatkan serangan di kantong-kantong pemberontak dalam dua bulan terakhir.

Mereka menyerang sebuah serangan darat di distrik Baba Amr kota Homs bulan lalu, setelah selama sepekan mengurungnya.

Dan laporan terbaru menyebutkan kota lainnya, terutama di provinsi Idlib, sekarang menjadi sasaran serangan.

Pegiat HAM menyebut serangan dilakukan di daerah sipil, dan menewaskan banyak anak-anak dan perempuan.

“Harus ada sebuah penyelidikan internasional yang netral untuk mengungkap kebenaran atas apa yang terjadi dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dan membawanya ke pengadilan,” demikian pernyataan Ketua Liga Arab Nabil al-Arabi seperti yang dilaporkan kantor berita Mesir, Mena.

“Tindakan pembunuhan dan eliminasi yang mengerikan terhadap seluruh anggota keluarga termasuk perempuan, anak-anak dan orang tua bisa dinyatakan sebagai kejahatan atas kemanusiaan,” tegasnya.

Pemerintah Malaysia membela keputusan deportasi wartawan Arab Saudi

Pesan Twitter Hamza Kashgari mendapat 30.000 tanggapan.

Pemerintah Malaysia membela keputusan dalam mendeportasi seorang wartawan Arab Saudi yang kemungkinan akan menghadapi hukuman mati di negaranya.

Menteri Dalam Negeri, Hishamuddin Hussein, mengatakan Malaysia tidak bisa menjadi tempat bersembunyi bagi orang-orang yang dicari di negara lain karena melakukan kejahatan.

Hamza Kashgari dideportasi Minggu (12/02) meski ditentang oleh sejumlah kelompok pegiat hak asasi manusia.

Pesan Twitter yang dia tulis dianggap menghina agama Islam maupun Nabi Muhammad dan pesan tersebut mendapat 30.000 tanggapan, termasuk beberapa ancaman pembunuhan.

Walau sudah meminta maaf dan mencabut pesannya dari Twitter, Kashgari tetap menerima ancaman pembunuhan sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri ke Malaysia.

Namun pihak berwenang Malaysia langsung menangkapnya begitu tiba di bandara.

Wartawan BBC di Kuala Lumpur, Jennifer Pak, melaporkan Malaysia dan Arab Saudi tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

Hamza kini bisa diancam hukuman mati karena menghina agama Islam dan Nabi Muhammad merupakan kejahatan yang serius di Arab Saudi.

Para pegiat hak asasi manusia berpendapat Hamza Kashgari bukan seorang kriminal dan menyesalkan keputusan Malaysia dalam mendeportasinya kembali ke Arab Saudi.

Penasehat hukumnya mengatakan mereka sudah mendapat keputusan pengadilan untuk tidak memulangkan Hamza.

Namun pemerintah Malaysia tetap menempuh deportasi dan menegaskan tidak menerima keputusan pengadilan yang dimaksud.