Berita Dunia

PM Prancis umumkan kabinet baru

Perdana menteri Prancis yang baru, Jean-March Ayrault umumkan susunan kabinetnya.

Perdana Menteri Prancis yang baru Jean-Marc Ayrault mengumumkan susunan kabinetnya, sehari setelah Francois Hollande dilantik menjadi Presiden Prancis.

Salah-seorang pimpinan tim kampanye Francois Hollande, Pierre Moscovici, ditunjuk sebagai menteri keuangan dan mantan perdana menteri Laurent Fabius dipercaya menjadi menteri luar negeri.

Tetapi, politisi senior Partai Sosialis Prancis, Martine Aubry menolak posisi menteri yang disodorkan kepadanya. Beberapa sumber menyebutkan, Martine menolaknya karena dia menginginkan jabatan perdana menteri.

Seperti dijanjikan, Ayrault memberikan hampir setengah posisi kursi kabinetnya kepada kaum perempuan. Dari 34 posisi menteri, 17 diantaranya dipercayakan kepada kaum perempuan, diantaranya untuk posisi menteri kehakiman, kebudayaan, lingkungan serta olah raga.

Christiane Taubira, anggota parlemen dari wilayah Guyana Prancis ditunjuk sebagai menteri kehakiman. Disebutkan Taubira pernah menolak posisi ini ketika Presiden Sarkozy menawarkannya lima tahun silam.

Adapun Nicole Bricq dipercaya sebagai menteri lingkungan, sedangkan Marisol Touraine, yang berusia 53 tahun, akan memimpin kementerian sosial.

Sementara itu, kementerian kebudayaan akan diisi Aurelie Filippetti, dan Najat Vallaud-Belkacem, yang baru berusia 34 tahun, bakal mengemban tanggungjawab sebagai menteri non departemen yang menguruisi soal hak-hak perempuan.

Posisi lain yang dipercayakan kepada kaum perempuan adalah kursi kementerian pendidikan tinggi yang dipercayakan kepada Genevieve Fioraso.

Sejumlah pos kementerian penting diberikan kepada orang-orang yang disebut memiliki kedekatan dengan Presiden Francois Hollande. Menteri Pertahanan, misalnya, akan ditempati sosok Jean-Yves Le Drian, pimpinan dewan kota praja di wilayah Brittany.

Politisi senior Partai Sosialis Prancis Martine Aubrymenolak duduk di kabinet PM Jean-March Ayrault

Loyalis Hollande lainnya, Stephane Le Foll ditunjuk sebagai menteri pertanian. Sementara Manuel Valls, yang selama ini menjadi juru bicara kantor perdana menteri menduduki pos menteri dalam negeri.

Nama lain yang selama ini disebut sebagai orang dekat Hollande adalah Vincent Peillon, 51 tahun, mantan guru besar bidang filsafat di sebuah perguruan tinggi, yang berperan memberikan masukan kepada tim kampanye Holland terkait usulan penciptaan lapangan kerja sebanyak 60,000 bagi lulusan sekolah pada lima tahun ke depan.

Michel Sapin, mantan menteri pada pemerintahan sosialis Jospin sekitar 10 tahun silam, ditunjuk sebagai menteri perburuhan.

Barangkali yang agak mengejutkan adalah penolakan politisi senior Partai Sosialis Prancis, Martine Aubry yang menolak posisi menteri yang disodorkan kepadanya.

Selama ini Aubry dikenal sebagai pesaing utama Jean-Marc Ayrault untuk memperebutkan posisi jabatan perdana menteri. Dia juga pernah menantang Hollande saat proses awal pemilihan presiden di dalam internal Partai Sosialis Prancis.

Jam terbang Aubry di dunia politik, diawali saat dia menjadi walikota Lille. Dia juga telah memimpin Partai Sosialis sejak 2008 serta berperan penting saat menduduki jabatan menteri dalam peemrintahan sosialis Lionel Jospin, 1997-2002.

Sebagai menteri perburuhan, Aubry pernah melahirkan kebijakan 35 jam kerja setiap pekan.

Semula dia disebut-sebut akan menduduki pos menteri, tetapi dia menolaknya.

Kepada wartawan, Aubry mengatakan, saat ini dia akan tetap menjadi pemimpin Partai Sosialis. “Saya telah berdedikasi untuk kemenangan Francois Hollande, dan saya akan mengulanginya lagi dalam pemilihan parlemen.”

Peneliti AS: Korut tengah membangun reaktor nuklir

Peneliti AS menyimpulkan temuan ini menunjukan Korut sangat serius kembangkan cadangan nuklirnya.

Peneliti di AS mengatakan saat ini Korea Utara tengah membangun reaktor baru yang dapat digunakan untuk menghasilkan material nuklir.

Institut Amerika Korea di Universitas Johns Hopkins baru saja mempublikasikan sebuah foto satelit yang menunjukan adanya bangunan untuk uji coba reaktor dari tenaga air ringan di Yongbyon, Korea Utara.

Sejumlah analis mengatakan pembangunan gedung reaktor itu terlihat sudah hampir selesai namun diperkirakan baru akan beroperasi dalam dua tahun ke depan.

Situs resmi Institut AS-Korsel, 38north.org, menulis bahwa temuan ini menunjukan keinginan Korut untuk terus melakukan pengembangan cadangan nuklirnya di masa depan.

“Pembangunan reaktor uji coba tenaga air yang ringan, ELWR serta fasilyas serupa lainnya di Yongbyon untuk memperkaya uranium adalah sebuah indikasi yang menunjukan bahwa Korut secara serius berupaya mengembangkan cadangan nuklirnya di masa depan,” tulis situs tersebut.

Pernyataan peneliti AS ini muncul ditengah ramainya kabar yang menyebutkan bahwa Korut tengah berencana melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga dan diperkirakan akan menggunakan hasil pengayaan uranium yang mereka lakukan sendiri untuk pertama kalinya.

Rencana ini sendiri telah mendapat kecaman dan peringatan dari sejumlah negara seperti Cina dan AS.

Korut sejauh ini membantah tudingan sejumlah negara yang menyebutkan pembangunan reaktor mereka ditujukan untuk mengembangkan senjata nuklir.

Sejak awal mereka menyatakan bahwa pembangunan reaktor tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang masih kurang.

Namun sejumlah laporan menunjukan bahwa Korut juga telah menjual teknologi pengembangan nuklirnya ke sejumlah negara seperti Suriah, Pakistan, Burma dan Libia.

Veteran Cina serukan pemecatan Zhou Yongkang

Zhou Yongkang mengepalai kepolisian, pengadilan dan mata-mata kepolisian.

Sekelompok anggota veteran Partai Komunis Cina menulis surat terbuka kepada Presiden Hu Jintao untuk memintanya memecat salah seorang politisi paling berpengaruh Zhou Yongkang.

Para penandatangan surat berpendapat Zhou Yongkang merupakan bagian dari gerakan ‘kiri’ yang berusaha menghidupkan kembali Cina sebagaimana layaknya di bawah Mao Zedong.

Salah seorang penandatangan surat Zhao Zhengrong, mantan pejabat dari Provinsi Yunnan, mengatakan pemberhentian Zhou Yongkang akan memberikan sinyal kepada rakyat mengenai arah yang ditempuh Cina.

“Kami menuntut hal itu karena Zhou Yongkang memimpin ‘model Chongqing’ dan mendukung Bo Xilai. Mereka pembohong, mereka adalah sejenis,” kata Zhao seperti dilaporkan oleh kantor berita AFP.

Surat itu diterbitkan di sejumlah situs luar negeri. Zhou Yongkang saat ini menduduki posisi sebagai kepala aparatus keamanan Cina yang meliputi kepolisian, pengadilan dan jaringan mata-matanya.

Wartawan BBC di Beijing Michael Bristow mengatakan para penulis surat adalah anggota veteran Partai Komunis dan banyak dari mereka sudah menjadi anggota sebelum partai berkuasai pada tahun 1949.

“Sekarang mereka tidak memegang jabatan tinggi dan tampaknya tidak berpengaruh. Namun salah seorang penulis surat mengatakan pihaknya telah menerima ratusan panggilan telepon untuk menunjukkan dukungan,” lapor Bristow.

Zhou Yongkang dipandang sebagai pemimpin garis keras dan dikait-kaitkan dengan Bo Xilai, seorang petinggi partai yang karismatik dan yang kejatuhannya dari kekuasaan tahun ini menimbulkan skandal nasional.

Selama pekan-pekan terakhir, kata Bristow, muncul rumor mengenai sepak terjang Zhou Yongkang yang dikatakan terlalu mendukung Bo Xilai.

Bo Xilai memimpin kampanye yang mengunggul-unggulkan pencapaian Cina di bawah Mao Zedong.

Warga Iran diminta mengadakan unjuk rasa

Para pemimpin negara Teluk sudah menyatakan rencana penggabungan memerlukan waktu lebih lama.

Sebuah dewan di Iran meminta agar warganya menggelar unjuk rasa selepas sembahyang Jumat untuk menentang rencana penggabungan Bahrain dengan Arab Saudi.

Rencana tersebut dibahas oleh para pemimpin enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk, GCC hari Senin 14 Mei di Riyadh sebagai langkah pertama dari upaya mengubah blok enam negara itu menjadi sebuah persatuan negara.

Para pemimpin GGC daam pertemuan itu sebenarnya sudah memutuskan bahwa rencana itu masih memerlukan waktu lebih lama lagi.

Namun sebuah dewan, yang biasanya mengorganisir unjuk rasa propemerintah Iran, melihat rencana itu sebagai upaya Amerika Serikat untuk menghadapi umat Syiah di Bahrain, yang sejak tahun lalu menggelar aksi unjuk rasa menentang penguasa Bahrain.

“Rencana berbahaya ini merupakan hasil dari segi tiga Amerika-Zionis-Inggris untuk mencegah unjuk rasa rakyat menyebar ke negara-negara di kawasan dan mengendalikan krisis di Bahrain yang disebabkan oleh ketidakmampuan rezim al-Khalifa mengendalikan situasi,” tulis Dewan Koordinasi Propagasi Iran di situsnya, seperti dikutip kantor berita AFP.

Sebelumnya pemerintah Teheran mengecam rencana penggabungan Bahrain-Arab Saudi dengan mengatakan rencana itu justru akan memperdalam krisis di Bahrain.

“Setiap bentuk campur tangan asing atau rencana yang tidak normatif tanpa menghormati suara rakyat akan memperdalam luka yang sudah ada,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Rahmin Mehmanparast, kepada kantor berita resmi Iran, FARS.

Umat Syiah di Bahrain, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh keluarga penguasa al-Khalifa di negara itu, menggelar aksi unjuk rasa sejak Februari tahun lalu untuk menuntut diakhirinya kekuasaan keluarga al-Khalifa.

Diperkirakan sedikitnya 30 orang tewas dalam aksi kekerasan yang mewarnai unjuk rasa di Bahrain.

Pemerintah Teheran berulang kali menyatakan dukungan atas unjuk rasa di Bahrain dan mengecam pengerahan tentara Arab Saudi pada Maret 2011 untuk menghadapi para pengunjuk rasa di Bahrain.

Dewan Kerja Sama Teluk didirikan pada tahun 1981 sebagai upaya bersama untuk meningkatkan keamanan wilayah setelah revolusi Islam Iran tahun 1979 dan perang tujuh tahun Iran-Irak.

Blok negara ini beranggotakan Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait -yang dikuasai oleh umat Sunni.

Polisi Malaysia razia pengunjuk rasa

Orang-orang yang diburu kepolisian Malaysia berasal dari berbagai kalangan.

Kepolisian Malaysia melakukan razia dari rumah ke rumah untuk mencari orang-orang yang diduga terlibat dalam demonstrasi bulan lalu.

Razia dilakukan setelah batas waktu bagi orang-orang yang dicari untuk menyerahkan diri berakhir Selasa kemarin (15/05).

Kepolisian Malaysia telah menyebar foto-foto 141 tersangka namun baru beberapa orang yang menyerahkan diri secara sukarela.

Pencarian orang-orang yang masuk dalam daftar polisi dilakukan di berbagai lokasi di Malaysia.

Menurut Kepala Kepolisian Kuala Lumpur Datuk Mohamad Salleh, walaupun meski polisi melakukan razia dan batas waktu menyerahkan diri telah berakhir, mereka yang diburu masih bisa menyerahkan diri secara sukarela.

Wartawan BBC di Kuala Lumpur Jennifer Pak melaporkan jumlah orang yang telah ditangkap mencapai puluhan orang.

Jennifer Pak mengatakan orang-orang yang diburu polisi berasal dari berbagai kalangan, antara lain kalangan profesional, mahasiswa, pegawai negeri sipil dan pengangguran.

Pengunjuk rasa menuntut reformasi sistem pemilihan umum agar bersih dan adil.

“Ini menunjukkan bahwa unjuk rasa itu mendapat dukungan luas,” lapor Pak.

Unjuk rasa di Kuala Lumpur guna menuntut pemilihan umum yang bersih dan adil tersebut diwarnai kekerasan setelah peserta unjuk rasa menerobos barikade dan bentrok dengan polisi tidak terelakkan.

Puluhan orang dari kedua kubu mengalami luka-luka. Para wartawan dan juru foto yang meliput unjuk rasa bernama Bersih 3.0 itu juga mengalami luka-luka karena diduga diserang oleh polisi.

Perdebatan mengenai siapa yang memicu kekerasan telah mendominasi pemberitaan media Malaysia selama dua minggu terakhir.

Perdana Menteri Najib Razak berjanji akan melakukan reformasi pemilu. Mengenai para pemprotes yang mendapat dukungan dari oposisi, Najib menuduh mereka berusaha menggoyah kestabilan negara.

Perdana menteri diperkirakan akan mengumumkan pemilihan umum sebelum akhir tahun 2012.